Ambon jagamerahputih.com Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan Samuel Maringka mengatakan telah melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengusut transaksi aliran dana pembelian lahan dan kantor untuk pembukaan kantor PT Bank Maluku-Malut cabang Surabaya (Jatim).
“Kejaksaan telah berkoordinasi dengan PPATK dan mereka sudah bersedia membantu semua permintaan penyidik,” kata Kajati di Ambon, Kamis (21/7/2016).
Keterlibatan PPATK adalah peran mereka dalam menelusuri aliran dana yang tidak wajar kepada sejumlah pihak, terkait pembelian tanah dan gedung untuk pembukaan kantor cabang PT BM-Malut di Surabaya senilai Rp54 miliar.
Sejak Februari 2016, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah menetapkan tiga tersangka dalam skandal pembelian aset BUMD milik Pemprov tersebut antara lain, IR alias Idris, PRT alias Petro, serta HAT alias Hentje dan sudah dititipkan pada rumah tahanan negara (Rutan) Waiheru Ambon.
Idris adalah mantan Direktur umum BUMD milik Pemprov Maluku yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Korsek dan Renstra PT. BM-Malut berdasarkan surat Kajati Maluku nomor B417/s.1/SB.1/03/2016 tanggal 29 Maret 2016.
Sedangkan Hentje Toisuta yang merupakan Direktur PT Harves dan menjadi rekanan PT BM-Malut ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan April 2016, setelah tim penyidik kembali dari Surabaya untuk melakukan pemeriksaan saksi.
Dana pembelian aset bank tersebut awalnya disetorkan pihak PT. BM-Malut ke rekening seorang saksi di Surabaya yang disebut-sebut sebagai kuasa pemilik lahan dan beberapa jam kemudian tersangka Hentje kembali menariknya, dan saksi tersebut diberikan imbalan Rp70 juta.
Menurut Kajati, untuk memastikan aliran dana tersebut mengalir kepada pihak mana saja maka kejaksaan telah melakukan koordinasi dengan PPTK guna melakukan penelusuran secara mendalam agar kasus ini bisa semakin terungkap secara terang-benderang. (rh*)
(Sumber: Tribun-Maluku.com 21/7/2016)
