Jakarta》Jagamerahputih.com — Jaksa Agung Muda Intelijen 2017-2020, Dr. Jan Maringka, SH.MH secara resmi mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi yang terkait dalam perkara pengadaan minyak mentah di lingkungan Pertamina.
Melalui Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI), Jan Maringka selaku Ketua Umum A3FI menyerahkan pendapat hukumnya ke PTSP PN Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 20 Februari 2026.
Dukungan ini sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya kriminalisasi terhadap keputusan bisnis direksi BUMN serta kasus-kasus korupsi terkait dengan pemahaman kerugian keuangan negara.
Langkah yang diambil Jan Maringka dibuat untuk meluruskan pemahaman mengenai unsur kerugian keuangan negara yang sering kali dilihat tidak tepat sasaran.
Dalam naskah Amicus Curiae tersebut, Jan Maringka menyoroti pemberitaan di tahap penyidikan yg dikatakan merugikan negara Rp 197 T per tahun, atau hampir mencapai 1000 T itu ternyata hanya dituntut 14 Tahun dengan denda sebesar Rp 1 M, ini menunjukkan keragu-raguan Jaksa dalam mengungkap fakta Persidangan, fakta sebaliknya terungkap prestasi Yoki Firnandi yang justru berhasil membawa PT PIS meraih laba bersih melonjak hingga empat kali lipat atau sekitar Rp9 triliun selama periode kepemimpinannya.
“Capaian ini merupakan nilai tambah bagi negara dan sangat bertolak belakang dengan tuduhan kerugian negara,” kata Jan Maringka, dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (20/2/2026).
Pentingnya Penerapan Prinsip Business Judgement Rule
Jan juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) yang melindungi direksi atas keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan demi kepentingan perusahaan.
“Kami juga mengingatkan kepada Majelis Hakim mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan lagi sekadar perkiraan atau potential loss,” tegasnya.
Ia menilai dakwaan jaksa memiliki kejanggalan karena tidak ditemukan fakta persidangan yang menyebutkan terdakwa memberikan instruksi untuk mengintervensi pengadaan sewa kapal.
“Bahkan, keterangan ahli di persidangan menyebutkan bahwa tindakan memangkas rantai pasok impor merupakan upaya efisiensi korporasi yang lazim, bukan sebuah tindak pidana,” katanya.
Perlu dilihat Asas Manfaat Bagi Negara
Lebih lanjut, Jan Maringka mengkritisi konstruksi penuntutan yang hanya melihat angka keluar tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi negara. Ia mencontohkan kejanggalan dakwaan di mana kerugian dialami induk perusahaan (Pertamina) untuk menguntungkan anak perusahaannya sendiri seperti PT PIS, PT KPI, dan PT PPN.
“Oleh karena itu, kami sangat merekomendasikan agar Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Yoki Firnandi dari segala tuntutan atau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi menjaga kepastian hukum bagi para profesional di sektor energi,” ujarnya.
Berdasarkan analisa hukum dan fakta persidangan yang dipelajarinya, Jan menyimpulkan bahwa selisih atau skema shipping yang dipermasalahkan merupakan strategi bisnis operasional dan bukan tindakan melawan hukum, bayangkan ilegal gain dihitung dari pembelian dan sewa kapal yg diterima pihak ketiga, artinya negara juga telah menikmati fasilitas ilegal yang dituduhkan.
“Kami berharap pendapat hukum ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menegakkan keadilan, bukan menjadi sarana pembenaran atas ketidak adilan tutupnya. (**)
About the Author
