Jakarta 》Jagamerahputih.com — Dalam program talkshow”Abraham: Benarkah Indonesia Baik-Baik Saja?” yang disiarkan langsung di Nusantara TV pada 10 Agustus 2026, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) 2017-2020, Dr. Jan Maringka, SH.MH, membeberkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum dan roda pemerintahan di Indonesia saat ini.
Di awal komentar, Jan menyoroti banyak faktor problematika dalam proses penegakan hukum.
“Problematika hukum belakangan ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum atas ketidakpastian proses hukum terlebih perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Kalau tidak ada no fail, no justice pasti hukum tidak akan terungkap” Kata Jan Maringka.
Jan juga menyentil realita ketimpangan dalam proses penegakan hukum saat ini.
“Proses penegakan hukum saat ini, yang dirasakan justru pelanggaran-pelanggaran terhadap proses penegakan hukum itu sendiri” Tambah Jan.
Menurut Jan, ada beberapa kasus hukum yang menyeret beberapa pejabat penting di tanah air tidak ditangani secara baik.
“Titik terendah dari proses penegakan hukum kita inilah yang saya pikir salah satu menjadi pemicu, baik berusaha merasakan ada ketidakpastian hukum tetapi juga di bawahnya ada ketidakadilan” Jelas Jan.
Bagi Jan, proses penegakan hukum harusnya tidak melanggar hukum.
“Kelihatannya ada kesengajaan, dilakukan penggeledahan tanpa adanya izin penggeledahan, dilakukan penyitaan tanpa izin penyitaan. Statusnya tersangka kembali lagi jadi saksi, kembali lagi jadi tersangka.
Mekanisme Pengawasan
Jan Maringka juga menekankan mekanisme pengawasan dalam proses penegakan hukum.
“Dalam proses penegakan hukum terutama terhadap penegak-penegak hukum itu sendiri, ada yang disebut mekanisme pengawasan. Jadi pelanggaran hukumnya diproses secara hukum, sementara pelanggaran-pelanggaran dilakukan terkait dengan etik ada yang dinamakan pengawasan. Di Kejaksaan ada namanya Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dulu diawasi oleh eksternal dinamakan Komisi Kejaksaan. Di Kepolisian namanya Propam, untuk pengawasan masyarakat ada namanya kompolnas. Begitupun di peradilan ada namanya komisi yudisial, ada hakim pengawasan” Terang Jan Maringka.
Jan juga menegaskan bahwa justru dengan adanya mekanisme pengawasan, proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal sesuai tupoksi yang diemban masing-masing instrumen penegak hukum.
“Ini sebenarnya, ketika mereka melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan seharusnya instrumen penegak hukum bisa berjalan sesuai kehendak idealnya dalam hal tugas pokok dan fungsi. Namun kenyataannya, seperti sekarang ini kita melihat seperti Jamwas tidak bisa menjalankan fungsi sesuai tupoksi instrumen yang diharapkan” Tambah Jan.
Jan juga kembali menekankan bahwa banyak penanganan pelanggaran-pelanggaran hukum tidak berjalan baik yang justru mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum.
Menanggapi komentar Islah Bahrawi terkait kekecewaan masyarakat terhadap potret hukum saat ini, Jan berpendapat pentingnya kepastian hukum.
“Bagaimana kita bisa memaksa masyarakat sadar hukum sementara di permukaan dipertontonkan adanya ketidakpastian hukum. Dampak dari proses penegakan hukum akan sangat terkait erat dengan kegiatan-kegiatan perekonomian, politik dan lain sebagainya” Imbuh Jan.
Jan juga menilai adanya kesalahan struktural menyebabkan proses penanganan hukum tidak berjalan sesuai fungsi tugasnya.
“Ada kesalahan struktural, polisi dan jaksa ada di bawah menko politik, harusnya dia di bawah menko hukum sehingga orientasi penyelesaian segala problematika berlandaskan hukum bukan secara politik” Jelas Jan.
Menanggapi pernyataan Islah Bahrawi terkait kekecewaan publik terhadap program prioritas Prabowo, Jan menilai penyimpangan pada program prioritas bukan karena programnya tetapi akibat lemahnya sistem. Sistem yang dimaksud adalah orang-orang berada di sekitar kekuasaan selama ini menjalankan program.
“Makanya pengawasan itu harus demi membangun kembali kepercayaan publik. Mudah-mudahan dengan suara rakyat, suara Tuhan” Tambah Jan.
Jan pun menutup taklshow Abraham Silaban dengan sebuah closing statement di bulan kemerdekaan:”Merdeka dari kemiskinan dan Merdeka dari kebodohan” Tutup Jan. (**)
About the Author
