Jakarta》Jagamerahputih.com — Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian periode 2022–2024 sekaligus mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Jan Samuel Maringka, mengatakan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi media bertema “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global” yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) di Jakarta, Minggu (29/9/2026).
Saat ini, isu tentang ketahanan dan swasembada pangan menjadi semakin strategis di tengah ketidakpastian dan krisis global. Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengejar ketersediaan pangan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan lahan pertanian, akurasi data, distribusi sarana produksi yang tepat sasaran, serta peningkatan kesejahteraan petani.
Menurut Jan, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, kelompok tani, hingga berbagai pemangku kepentingan harus memiliki peran dalam membangun sistem pangan nasional yang kuat.
“Ketika kita bicara ketahanan pangan, ada empat unsur, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, keamanan pangan, dan stabilitas. Keempatnya merupakan satu kesatuan,” ujar Jan.
Ia menilai persoalan ketahanan pangan juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan impor. Indonesia, kata Jan, perlu mengevaluasi ketergantungan terhadap impor ketika memiliki sejarah panjang sebagai negara agraris dan pernah mencapai swasembada pangan.
“Jangan sampai impor terus menjadi pilihan ketika kita sebenarnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri,” ujarnya.
Lahan Pertanian Terus Tergerus
Jan menyoroti semakin tergerusnya lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur dan alih fungsi lahan. Menurutnya, pembangunan nasional tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan basis produksi pangan.
Ia mendorong implementasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bukan artinya kita anti dengan pembangunan yang bersifat infrastruktur. Namun, kita juga tetap harus memiliki keberpihakan terhadap lahan pertanian,” katanya.
Menurut Jan, kebijakan perlindungan lahan pertanian harus diterapkan secara konsisten, terutama oleh pemerintah kabupaten dan kota. Tanpa perlindungan tersebut, pembangunan dan ekspansi kawasan perkotaan berpotensi terus mengurangi luas lahan produktif. Selain lahan, Jan menilai akurasi data menjadi persoalan penting dalam kebijakan pangan. Pemerintah perlu memiliki data yang benar mengenai jumlah petani, luas lahan pertanian, produksi, hingga pelaku usaha di sektor pertanian.
Data yang akurat diperlukan agar kebijakan, termasuk distribusi pupuk dan sarana produksi pertanian, dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan lagi melihat program-program pertanian itu hanya sebagai proyek. Tetapi harus dilihat dengan hati nurani, bagaimana ada keberpihakan terhadap sektor pertanian menjadi keunggulan kita di masa yang akan datang. Jaga pangan, jaga masa depan,” tegas Jan.
Ia juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan Indonesia tidak semata-mata bergantung pada beras. Indonesia memiliki beragam sumber pangan dan sejumlah wilayah yang sejak lama dikenal sebagai lumbung pangan, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
Swasembada Harus Memberi Nilai Ekonomi
Sementara itu, Andi Undru Mario, pionir pertanian Indonesia, menyoroti aspek ekonomi dalam agenda swasembada pangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya bantuan pemerintah atau meningkatnya produksi komoditas tertentu. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertanian. “Sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu bukan sebatas swasembada pangan, tapi nilai ekonomis yang didapatkan,” ujar Andi.
Karena itu, kebijakan pemerintah menurutnya harus diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga produktivitas dan pendapatan petani. Andi menilai pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Namun, Indonesia juga perlu mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki untuk mengembangkan alternatif pupuk, termasuk pupuk organik, hayati, dan nabati. “Kalau kita bicara swasembada pangan dan ketahanan pangan, kita hari ini bukan hanya bercerita tentang berapa besar bantuan. Kita mau bagaimana pertanian bisa lebih produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam kita,” katanya.
Ia mengatakan pengembangan pupuk organik juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan tanah.
Distribusi Pupuk Jangan Berhenti di Kelompok yang Sama
Persoalan distribusi pupuk turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Andi menilai berbagai program pemerintah pada dasarnya telah dirancang untuk membantu petani. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi persoalan regulasi dan tata kelola.
Ia menyoroti panjangnya rantai distribusi pupuk yang melibatkan pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
Menurut formulator Pupuk Super Tani Indonesia ini, tata kelola di tingkat kelompok tani perlu diperbaiki agar distribusi sarana produksi tidak hanya berputar pada penerima yang sama. “Jangan sampai bantuan hanya dinikmati kelompok yang itu-itu saja. Harus ada mekanisme yang memastikan petani yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses,” ujarnya.
Perbaikan distribusi, kata Andi, menjadi penting karena produktivitas pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga akses petani terhadap pupuk, teknologi, modal, benih, pasar, dan pendampingan.
Petani Milenial Harus Jadi Pengusaha Pertanian
Selain produksi dan distribusi, regenerasi petani dinilai menjadi tantangan penting bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia. Andi mendorong generasi muda agar tidak lagi memandang pertanian sekadar sebagai pekerjaan tradisional. Pertanian harus dilihat sebagai sektor bisnis yang memiliki peluang ekonomi besar.
Menurutnya, teknologi digital dan media sosial dapat digunakan untuk memperluas akses pasar, melakukan edukasi, membangun jaringan usaha, hingga memasarkan produk pertanian secara langsung kepada konsumen. “Kalau pemerintah saat ini masih berbicara tentang transformasi, kami sudah bicara tentang akselerasi. Bagaimana memanfaatkan sosial media,” kata Andi.
Ia berharap generasi muda diberikan ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha berbasis potensi pertanian di daerah masing-masing. Dengan pendekatan kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi, petani milenial diharapkan tidak hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan membangun rantai ekonomi baru di sektor pertanian.
Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak pangan yang mampu diproduksi Indonesia. Ketahanan pangan juga menyangkut apakah lahan produktif tetap tersedia, petani tetap memiliki insentif untuk bertani, sarana produksi terdistribusi secara adil, dan generasi muda melihat pertanian sebagai masa depan yang menjanjikan. (**)
About the Author
