Samarinda 》Jagamerahputih.com – Dr. Jan S. Maringka, S.H., M.H., CGCAE, Ketua Umum Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI), menyerahkan dokumen Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Jumat (13/11/2026).
Dokumen tersebut berisi pandangan dan pendapat hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Ir. Ginarsa Tandinegara, mantan Direktur Utama sejumlah perusahaan pertambangan batu bara.
Dalam keterangannya, Jan Maringka menyampaikan keprihatinan terhadap proses hukum yang dihadapi Ginarsa, yang kini telah berusia 80 tahun. Ia menilai perkara tersebut perlu dicermati secara mendalam, terutama karena kegiatan pertambangan yang dipersoalkan berlangsung pada periode 2008–2012 berdasarkan perizinan yang diterbitkan pemerintah.
Menurut Jan, persoalan utama dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi Nomor 01 Separi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kewenangan pemerintah pusat dan daerah pada masa awal pelaksanaan otonomi daerah, termasuk persoalan administrasi pertanahan dan pelepasan lahan.
Ia berpandangan, persoalan administratif dalam pengelolaan lahan dan perizinan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Harus ada pembuktian yang jelas mengenai perbuatan melawan hukum, kesalahan, keterlibatan pribadi terdakwa, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian keuangan negara.
Salah satu perhatian utama dalam Amicus Curiae tersebut adalah perhitungan kerugian keuangan negara yang didalilkan mencapai Rp6,16 triliun oleh Penuntut Umum berdasarkan penghitungan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.Menurut Jan, angka tersebut perlu diuji secara objektif, khususnya mengenai kepastian batas wilayah HPL, volume produksi batu bara yang benar-benar berasal dari area yang dipersoalkan, serta metodologi penghitungan kerugian negara.
Ia menegaskan bahwa nilai produksi atau hasil penjualan batu bara tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kerugian keuangan negara. Penghitungan harus memiliki objek kerugian yang jelas, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bukti kerugian nyata (actual loss).
Dalam dokumen tersebut juga disoroti adanya persoalan kronologi penghitungan kerugian negara. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP disebut diterbitkan pada 15 Juni 2026, sementara penetapan tersangka dan penahanan terdakwa telah dilakukan sejak Februari 2026.
Menurut Jan, perbedaan waktu tersebut perlu dicermati untuk menilai dasar alat bukti yang digunakan dalam proses penetapan tersangka.Selain itu, Amicus Curiae menyoroti persoalan pertanggungjawaban pidana seorang direksi. Kedudukan Ginarsa sebagai Direktur Utama tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pribadi dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Harus dibuktikan siapa yang mengetahui, memerintahkan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pertambangan yang dipersoalkan.
Pandangan tersebut diperkuat dengan sejumlah keterangan ahli yang dibahas dalam dokumen, antara lain mengenai hukum administrasi negara, hukum perseroan, hukum pidana, hukum pertambangan, hukum keuangan negara, dan akuntansi forensik.Mantan Jamintel 2017-2020 itu juga mengingatkan pentingnya prinsip praduga tidak bersalah serta perlakuan yang manusiawi terhadap seseorang yang telah lanjut usia dan sedang berhadapan dengan proses hukum. Usia lanjut memang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi kondisi kesehatan, martabat manusia, dan hak-hak terdakwa tetap harus menjadi perhatian.
Melalui Amicus Curiae tersebut, Jan merekomendasikan agar Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan menyeluruh, menguji kembali dasar serta metodologi penghitungan kerugian negara, dan memperhatikan kondisi kemanusiaan terdakwa.
Ia juga meminta agar putusan terhadap Ginarsa didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Apabila unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, keterlibatan pribadi, serta kerugian keuangan negara tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar yang cukup untuk menjatuhkan pidana.
Baginya, pemberantasan korupsi merupakan keharusan dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan rasa keadilan.
“Pengadilan adalah tempat mencari kebenaran dan keadilan, bukan menjadi sarana pembenaran atas ketidakadilan,” demikian penegasan yang tertuang dalam dokumen Amicus Curiae tersebut.
Dokumen ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smr atas nama terdakwa Ir. Ginarsa Tandinegara. (**)
About the Author
