Skip to content
Jaga Merah Putih

Jaga Merah Putih

Menjaga Kebhinekaan Bangsa

Primary Menu
  • Home
  • Rubrik Utama
  • Polhukam
  • Sosial Budaya
  • Ekonomi & UMKM
  • Jaga Nusantara
  • Jaga Pangan
  • Lain-Lain
    • Teknologi
    • Sports
    • Opini
    • Sastra
  • Home
  • Polhukam
  • Pengamat Hukum UNAS: Pemberantasan Megakorupsi, Kejagung Harus Lebih Kuat
  • Polhukam

Pengamat Hukum UNAS: Pemberantasan Megakorupsi, Kejagung Harus Lebih Kuat

Riky Hayon 28/03/2025 2 minutes read
images (48)

JAKARTA-Jagamerahputih.com — Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 20-28 Januari 2025, Kejaksaan Agung menjadi lembaga paling dipercaya publik untuk memberantas korupsi. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kasus besar seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya, kasus PT Timah, serta dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga.

Dalam menanggapi hal tersebut, Pengamat Hukum dari Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung. Dia mengatakan, dibutuhkan komitmen dan dukungan tanpa henti dari publik untuk mendorong keseriusan pihak kejaksaan dalam mencegah praktik korupsi yang semakin merajalela.

Dia mengaku sempat khawatir dengan isu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan melemahkan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Namun dia berharap hal itu tidak terjadi.

“Saya berharap kewenangan tidak dipretelinya, justru kewenangan penyidikan itu harus dijawab dengan kinerja yang semakin moncer. Harusnya fungsi penyidikan harus diperkuat khususnya kejaksaan yang sudah setel dan permanen,” kata Ismail dalam keterangan diterima, Jumat (28/3/2025).

Pria yang juga menjabat sebagai Peneliti pada Pusat Hukum BRIN ini juga meminta kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan jangan ada intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.

“Kejaksaan atau Jaksa Agung harus bersih dan tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain,” minta dia.

Harus Steril

Ismail mengatakan Kejaksaan harus steril. Dia mewanti, rakyat akan marah ketika ada kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar diistimewakan misalnya proses hukum diperlambat atau bahkan dihentikan, karena adanya kepentingan politik atau kekuasaan yang melindungi.

“Harus dibuktikan bahwa kejaksaan bukanlah alat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kejaksaan juga mesti steril dari praktik politik sandera yang dapat merusak institusi penegak hukum,” tegas Ismail.

Dia mendorong, Kejaksaan bisa terus menunjukkan sebagai garda terdepan dalam perang melawan korupsi dengan tidak membedakan siapa pun yang terlibat.Khususnya dalam perang melawan korupsi.

“Jangan kendur, apalagi lengah, karena koruptor punya ribuan jurus untuk mencari celah dan memukul balik. Kita tidak mau koruptor yang jadi pemenangnya, seorang jaksa harus punya integritas tinggi,” dia menandasi. (**)

About the Author

Riky Hayon

Administrator

View All Posts

Post navigation

Previous: Sejumlah Fakta di balik Bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank
Next: Jan Maringka : Kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistim Peradilan Pidana kita

Related Stories

c1_20260513_14355623
  • Polhukam

Kuasa Hukum Prabowo Pimpinan Jan Maringka Ajukan Nota Perlawanan di PN Tipikor Manado, Sebut Dakwaan Jaksa Kabur dan Cacat Hukum

Riky Hayon 13/05/2026
1001477901_11zon
  • Polhukam

AAAFI Resmi Terbentuk di Jakarta, Jan Maringka Terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2026-2031

Riky Hayon 05/05/2026
1001266430
  • Polhukam

Jan Maringka: Jaksa PU Ragu Limpahkan Perkara Pengadaan Incinerator Sampah Kota Manado

Riky Hayon 01/05/2026

Recent Posts

  • KKK Rayakan HUT ke-53, Jan Maringka Ajak Warga Perantauan Jaga Persatuan dan Kebersamaan
  • Kuasa Hukum Prabowo Pimpinan Jan Maringka Ajukan Nota Perlawanan di PN Tipikor Manado, Sebut Dakwaan Jaksa Kabur dan Cacat Hukum
  • AAAFI Resmi Terbentuk di Jakarta, Jan Maringka Terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2026-2031
  • Raker Presidium PNI, Jan Maringka tekankan Pentingnya Konsolidasi, Evaluasi, dan Restrukturisasi Organisasi
  • Jan Maringka: Jaksa PU Ragu Limpahkan Perkara Pengadaan Incinerator Sampah Kota Manado

Archives

  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • February 2023
  • August 2021

You may have missed

1001493162_11zon
  • Jaga Nusantara

KKK Rayakan HUT ke-53, Jan Maringka Ajak Warga Perantauan Jaga Persatuan dan Kebersamaan

Riky Hayon 22/05/2026
c1_20260513_14355623
  • Polhukam

Kuasa Hukum Prabowo Pimpinan Jan Maringka Ajukan Nota Perlawanan di PN Tipikor Manado, Sebut Dakwaan Jaksa Kabur dan Cacat Hukum

Riky Hayon 13/05/2026
1001477901_11zon
  • Polhukam

AAAFI Resmi Terbentuk di Jakarta, Jan Maringka Terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2026-2031

Riky Hayon 05/05/2026
1001474028_11zon
  • Jaga Nusantara

Raker Presidium PNI, Jan Maringka tekankan Pentingnya Konsolidasi, Evaluasi, dan Restrukturisasi Organisasi

Riky Hayon 01/05/2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.